Kumpulan Skripsi & Artikel Jurnal Ilmiah

2009

Koreksi fiskal pajak penghasilan dan koreksi pajak pertambahan nilai terhadap transaksi transfer pricing di PT. “X”

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : , SUGIHARTO

Persaingan yang ketat di era globalisasi menuntut perusahaan memenuhi permintaan pasar yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam menunjang kegiatan bisnis, PT. “X” melakukan transaksi, baik dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, maupun dengan pi hak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Perlakuan istimewa yang diberikan oleh PT. “X” kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa menimbulkan nilai transaksi transfer pricing menjadi tidak wajar. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya koreksi fiskal pajak penghasilan dan koreksi pajak pertambahan nilai atas transaksi transfer pricing tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koreksi fiskal pajak penghasilan dan koreksi pajak pertambahan nilai terhadap transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan. Metode yang dilakukan dalam menilai kewajaran transaksi transfer pricing yang dilakukan perusahaaan adalah metode Comparable Uncontrolled Price. Data perbandingan yang digunakan dalam metode ini adalah data perbandingan harga kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Perlakuan istimewa yang dilberi kan oleh PT. “X” membawa pengaruh terhadap meningkatnya pajak penghasilan kurang bayar. Selain itu PT. “X” harus membayar kekurangan dari pajak pertambahan nilai yang seharusnya dipungut dari pembeli pada saat melakukan transaksi.

Keyword : tax, accounting, transfer, pricing, income, transaction

Sumber : http://repository.petra.ac.id/3216/

Advertisements

Implementasi manajemen pajak sebagai upaya legal untuk meminimalkan pajak yang terutang bagi wajib pajak badan (Studi kasus pada PT. PAR Sidoarjo)

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : SURADJI, JOHANNA

Pembangunan nasional di suatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Untuk menunjang Pembangunan nasional tersebut, sumber penerimaan dalam negeri merupakan faktor yang sangat mendukung. Selama ini, sumber penerimaan dalam negeri terpusat pada penerimaan sektor pajak. Pada tahun 2000, komposisi penerimaan sektor pajak dalam negeri non migas mencapai 82%. Oleh karena itu, komposisi penerimaan sektor perpajakan diupayakan terus meningkat tiap tahunnya. Kenaikan peranan penerimaan sektor perpajakan dapat diwujudkan karena adanya pembaruan sistem perpajakan disertai dengan partisipasi yang konstruktif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Demikian pula dengan PT. PAR selaku Wajib Pajak Badan. Untuk meningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus disertai dengan peningkatan pelayanan yang baik. Tidak dipungkiri, bahwa masih ada wajib pajak (WP) yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurang jumlah pendapatan perusahaannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dapat dilakukan suatu tindakan manajemen pajak secara legal. Manajemen pajak ditujukan untuk upaya meminimalkan pajak. Pada umumnya manajemen pajak adalah suatu tindakan atau pemikiran yang merujuk hepada proses merekayasa usaha dan transaksi WP atau kelompok WP sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam jumlah minimal dengan cara memanfaatkan keelemahan-kelemahan (loopholes) tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada untuk tujuan mengurangi beban pengeluaran perusahaan yang tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Dengan demikian Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutangnya tanpa harus melanggar UU perpajakan yang ada. Berbagai penghematan pajak dapat dilakukan atas perkiraan yang terdapat di dalam Neraca maupun Laporan Laba Rugi, seperti perkiraan dalam lingkup biaya penyusutan, pengadaan aktiva, persediaan, serta biaya gaji dan kantor.

Keyword : tax, accounting, legal

Evaluasi perhitungan pajak penghasilan karyawan pada perusahaan home industri di Surabaya

Filed under: Uncategorized — Tags: , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : KURNIANINGSIH, ERMIN

Home Industri “X” adalah suatu bidang usaha yang bergerak di bidang manufaktur. Dalam usahanya home industri “X” memproduksi barang-barang pecah belah, perlengkapan dapur mulai dari plastik sampai dengan yang terbuat dari stainless, kompor, alat/peralatan listrik, dan juga sebagai supplier untuk pedagang eceran. Dan dalam kaitannya dengan pajak, home industri ini diharuskan untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 pengembalian hasil karyawan. Telah diambil suatu kebijakan dalam perusahaan bahwa beban pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh karyawan perusahaan. Melalui evaluasi perhitungan ya ng dilakukan oleh peneliti dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 penghasilan karyawan akan dapat dilihat apakah perhitungan yang sudah dilakukan oleh home industri sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan atau tidak yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2000. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sangat penting sekali khususnya bagi kebijakan perusahaan dimana pajak penghasilan karyawan pasal 21 ditanggung oleh perusahaan.

Keyword : tax, accounting

Sumber : http://repository.petra.ac.id/2353/

Perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor inden serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal PT. “X” di Surabaya

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : NYOTO, VILIA

PT.”X” adalah perusahaan distribusi kompresor pendingin dengan merek “Mycom” dari Jepang di Surabaya. Kegiatan utama PT.”X” adalah bergerak di bidang usaha perdagangan impor, terutama perdagangan impor untuk kompresor pendingin. Selain melaksanakan impor untuk perusahaan sendiri PT.”X” juga melaksanakan impor inden dengan mendapatkan jasa impor sebesar 0,5% – 1% dari nilai impornya. Transaksi seperti ini menimbulkan pengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan pada pos persediaan, sehingga harus dihitung besarnya Harga Pokok Penjualannya. Hasil akhir analisa penelitian terhadap PT.”X” dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari impor inden dan impor sendin, maka dimasa yang akan datang impor inden dapat menjadi salah satu alternatif usaha yang menguntungkan.

Keyword : tax, accounting, financial report

Sumber : http://repository.petra.ac.id/3291/

Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan pada perusahaan jasa konstruksi

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : WIJAYA, VERA

Perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang jasa kontraktor atau jasa pemborong bangunan, yang mengerjakan berbagai proyek antara lain proyek pembangunan gedung-gedung, rumah tinggal, jembatan dan lain-lain. Sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai (PPN), yaitu PPN atas kegiatan penyerahan jasa yang dilakukan kepada pihak pemberi kerja dan PPN atas pembelian barang kena pajak yang digunakan dalam penyelesaian suatu proyek. Selama ini, perusahaan selalu melaporkan SPT Masa PPN-nya secara periodik ke KPP. Dari laporan SPT Masa PPN tersebut ternyata PPN yang dilaporkannya selama ini hanya atas transaksi penyerahan jasa kena pajak yang merupakan pajak keluaran bagi perusahaan. Sedangkan atas transaksi yang berhubungan dengan pembelian material untuk penyelesaian proyek yang merupakan barang kena pajak/ BKP (yang dalam hal ini merupakan pajak masukan bagi perusahaan) tidak nampak pada SPT Masa PPN. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukan untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi pajak. Dari kejadian tersebut kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut dalam mencari penyebabnya, yang akhirnya menemukan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan memberikan saran sebagai jalan keluar yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk memecahkan masalah tersebut. Dari hasil penelitian ternyata penyebab dari tidak adanya pengkreditan atas pajak masukan tersebut adalah perusahaan selama ini dalam melakukan transaksi pembelian material yang merupakan BKP tidak menerima faktur pajak standar, meskipun perusahaan membeli BKP tersebut dari supplier yang merupakan PKP. Sehingga perusahaan kehilangan haknya untuk mengkredit- kan pajak masukannya, karena tidak adanya faktur pajak. Oleh karena perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya, maka perusahaan memperlakukan PPN tersebut sebagai bagian dari harga perolehan barang, di mana hal ini menyebabkan biaya menjadi lebih besar. Selain itu perusahaan dalam meyajikan pendapatan pada laporan laba rugi tetap mernasukkan unsur PPN, sehingga pendapatan disajikan terlalu besar.

Keyword : tax, accouting, financial, report

Penerapan perencanaan pajak pada penghitungan PPh 21 di PT. “X”

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : EKA, RISTANTI

PT. “X” adalah perusahaan yang menghasilkan sepatu terdiri dari sepatu Olah raga, Sepatu aerobik. Perusahaan diharuskan untuk menghitung, menyetorkan pajak penghasilan karyawan dan juga pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah dan perusahaan yang menurut UU No. 17 tahun 2000, beban ini tidak dapat dikurangkan dari laba bruto perusahaan. Untuk itu perusahaan memutuskan menerapkan metode Gross Up dalam perhitungan PPh 21 dan PPh karyawan tidak lagi ditanggung oleh perusahaan Jenis penelitian yang digunakan bersifat aplikasi, yang berupa studi kasus pada suatu perusahaan dan penelitian ini dilakukan untuk membantu perusahaan melihat kemungkinan timbulnya keuntungan yang akan diperoleh atau peningkatan laba melalui penerapan Metode Gross Up. Dalam penelitian ini penerapan Metode Gross Up menghemat PPh Badan sebesar Rp.29.281.789

Keyword : tax, accounting, employee?s income taxes 21, gross up method, company income tax

Sumber : http://repository.petra.ac.id/2354/

Penerapan pemeriksaan pajak rutin dalam kaitannya dengan ppn pada PT. X

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : SUBAGYA, VERN

Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menerapkan pemeriksaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai pada PT.X sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dengan tujuan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status dari subyek yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menerapkan pemeriksaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai sesuai undang-undang yang berlaku dengan studi kasus pada PT.X. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa PT.X telah melakukan penerapan pemeriksaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dan benar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Keyword : application, tax, audit

Sumber : http://repository.petra.ac.id/5245/

Evaluasi terhadap metode pengakuan pendapatan yang diterapkan PT. Surya Kencana Adimas dan dampaknya terhadap laporan keuangan

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : TJEN, MEE

Perkembangan dunia usaha semakin lama semakin cepat dan sangat bervariasi. Salah satunya ditandai dengan munculnya perusahaan – perusahaan yang mampu mempekerjakan sejumlah besar karyawan dengan tugas yang bervariasi, mulai dari pembuatan sampai pengemasan produk, bahkan sampai penjualan dan distribusi. Oleh sebab itu, pemilik perusahaan tidak mungkin dapat mengurusi semua fungsi yang ada dalam perusahaan secara individual. Sehingga, mereka melimpahkan wewenangnya kepada pihak – pihak lain, yaitu manajemen.

Keyword : tax, accounting, financial, report, suraya kencana adimas, income

Sumber : http://repository.petra.ac.id/1284/

Evaluasi perubahan bentuk badan usaha antara perusahaan perseroan dan perseroan terbatas serta implikasinya dari aspek perpajakan

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : CHRISTINA, CHANDRA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan bentuk badan usaha dari perusahaan perseorangan menjadi perseroan terbatas (PT) mempunyai pengaruh terhadap aspek perpajakan, terutama beban pajak yang harus dibayar perusahaan, Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan PT, dan pembagian keuntungan atau dividen bagi pemilik PT yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Data laporan keuangan perusahaan digunakan sebagai pendukung penelitian dan berasal dari satu data laporan keuangan, sehingga dapat terlihat jelas jika terdapat perbedaan jumlah dalam laporan keuangan antara perusahaan perseorangan dan PT. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan bentuk badan usaha dari perusahaan perseorangan menjadi PT lebih menguntungkan bagi pemilik dengan alasan antara lain: pengenaan tarif pajak yang berbeda antara kedua bentuk badan usaha. Hasil perhitungan menunjukkan beban pajak yang harus dibayar oleh PT lebih rendah jika dibandingkan perusahaan perseorangan. Pemilik PT harus menanggung beban pajak atas penghasilan yang diterima PT, juga akan dikenakan lagi beban pajak atas PPh Pasal 21 sebagai karyawan PT. Selain itu juga terdapat pajak dengan pengenaan tarif khusus atas penghasilan yang bersifat tertentu, seperti halnya atas dividen yaitu dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen.

Keyword : tax, accounting, corporations, company

Sumber : http://repository.petra.ac.id/2355/

Perlakuan pajak penghasilan atas royalti pada PT. “X” di Surabaya

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — dvanhlast @ 7:31 am

Author : KRISNO, VENICA

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlakuan perpajakan pada PT.”X” sebagai pihak pembeli franchise (franchisee). Perlakuan perpajakan yang dimaksud adalah bagaimana mendefinisikan royalti yang menjadi obyek pajak PPh pasal 26, cara perhitungan PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT.”X”, cara pelaporan PPh pasal 26 , cara penyetoran PPh pasal 26 dan juga untuk mengetahui berapa jumlah PPh badan yang harus dibayar oleh PT.”X”. penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang merupakan studi kasus pada PT.”X” di Surabaya. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan dalam pencatatan pembayaran royalti dimana PT.”X” menggabunggkan pencatatan pembayaran royalti dengan pembayaran jasa teknik. Selain itu juga dengan adanya penggunaan metode gross-up untuk membebankan PPh pasal 26 dapat menjadi alternative untuk digunakan PT.”X” agar PT.”X” tidak dirugikan karena menanggung PPh pasal 26. Penerapan metode gross-up juga menyebabkan PPh badan yang harus dibayar PT.”X” menjadi lebih kecil.

Keyword : pph pasal 26, royalty, tax

Sumber : http://repository.petra.ac.id/5531/

Older Posts »

Blog at WordPress.com.